← Semua materi
Buku Belajar TWK · Bab 1Gratis

Bab 1: Pancasila: Fondasi Bersama

Sebuah rumah bisa berganti cat, perabot, bahkan penghuni. Namun, fondasinya tidak bisa dibongkar tanpa merobohkan rumah itu. Bagi Indonesia, fondasi itu adalah Pancasila.

SETELAH MEMBACA BAB INI, ANDA MAMPU
  • menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup;
  • mengurutkan peristiwa lahirnya Pancasila, dari BPUPKI sampai sidang PPKI 18 Agustus 1945;
  • membaca makna lambang Garuda Pancasila;
  • mengenali penerapan tiap sila dalam situasi sehari-hari dan di tempat kerja.

Kisi-kisi terkait: Pilar negara (pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila).

1.1 Apa itu Pancasila?

Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta: panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah lima prinsip dasar yang disepakati para pendiri bangsa sebagai pijakan hidup bernegara.

Dalam pembahasan akademik dan soal TWK, Pancasila biasanya dilihat dari tiga kedudukan sekaligus:

KedudukanArtinyaContoh wujudnya
Dasar negaraLandasan bagi seluruh aturan dan penyelenggaraan negara. Tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila.UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 2: Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara.
Ideologi negaraSeperangkat gagasan tentang tujuan bersama dan cara mencapainya.Arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan sosial.
Pandangan hidup bangsaPedoman sikap dan perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari.Gotong royong, musyawarah, toleransi.

Para ahli hukum tata negara menyebut Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm, yaitu norma dasar tertinggi yang menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Istilah ini dipinjam dari teori jenjang norma Hans Nawiasky dan dipopulerkan di Indonesia oleh Notonagoro serta para ahli sesudahnya (Asshiddiqie, 2005).

BAHASA SEDERHANANYA

Bayangkan negara sebagai sebuah gedung. Pancasila adalah fondasinya. UUD 1945 adalah denah dan rangka bangunannya. Undang-undang dan peraturan lain adalah dinding, pintu, dan jendelanya. Dinding boleh diganti dan jendela boleh diperbesar, tetapi semuanya harus berdiri di atas fondasi yang sama.

1.2 Bagaimana Pancasila lahir

Pancasila tidak muncul dalam satu malam. Ia lahir dari perdebatan panjang dalam sidang-sidang menjelang kemerdekaan. Catatan resmi perdebatan itu dihimpun dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara (Bahar dkk., 1995).

Lini masa

29 April 1945

Pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai), diketuai dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

29 Mei – 1 Juni 1945

Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara. Muhammad Yamin (29 Mei), Soepomo (31 Mei), dan Soekarno (1 Juni) menyampaikan gagasan.

1 Juni 1945

Soekarno pertama kali memakai nama “Pancasila” dalam pidatonya. Tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres No. 24 Tahun 2016.

22 Juni 1945

Panitia Sembilan menyepakati rancangan pembukaan undang-undang dasar yang kemudian disebut Piagam Jakarta.

10 – 17 Juli 1945

Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar.

7 Agustus 1945

BPUPKI dibubarkan dan diganti PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai), diketuai Soekarno dengan wakil Mohammad Hatta.

18 Agustus 1945

Sidang PPKI mengesahkan UUD 1945. Rumusan Pancasila yang sah adalah yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Tiga usulan di sidang pertama BPUPKI

TokohPokok usulan
Muhammad Yamin 29 MeiLima asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Soepomo 31 MeiGagasan negara integralistik (negara yang menyatu dengan rakyatnya), dengan prinsip persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.
Soekarno 1 JuniKebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima sila ini dapat diperas menjadi Trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan) dan Ekasila (gotong royong).
CATATAN KRITIS

Naskah pidato Yamin tanggal 29 Mei yang beredar luas berasal dari kumpulan dokumen yang ia terbitkan sendiri bertahun-tahun kemudian. Sejumlah peneliti, antara lain Kusuma (2004), mempertanyakan apakah isinya sama persis dengan yang ia sampaikan dalam sidang. Untuk keperluan ujian, cukup ingat urutan pembicara dan bahwa nama “Pancasila” berasal dari pidato Soekarno.

Piagam Jakarta dan “tujuh kata”

Panitia Sembilan beranggotakan Soekarno (ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Wahid Hasjim, Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Komposisinya sengaja menyeimbangkan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Menjelang sidang PPKI 18 Agustus 1945, Hatta menerima keberatan dari wakil Indonesia bagian timur yang banyak penduduknya bukan Muslim. Setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Islam, antara lain Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan, tujuh kata itu dihapus dan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Elson (2009) menunjukkan bahwa kompromi ini tetap menjadi bahan perdebatan politik selama puluhan tahun sesudahnya. Namun, keputusan tersebut juga dipandang sebagai bukti kesediaan para pendiri bangsa mendahulukan persatuan (Latif, 2011).

INGAT UNTUK UJIAN
  • Rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945.
  • Hari Lahir Pancasila: 1 Juni (Keppres 24/2016). Hari Kesaktian Pancasila: 1 Oktober.
  • Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta adalah wujud mengutamakan persatuan dan kesatuan. Soal sering menanyakan nilai di balik peristiwa ini.

1.3 Rumusan resmi dan lambang negara

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945:

  1. 1 Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. 3 Persatuan Indonesia
  4. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuannya diatur dalam Pasal 36A UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Rancangan lambang ini dikerjakan oleh panitia yang melibatkan Sultan Hamid II dan ditetapkan lewat PP No. 66 Tahun 1951.

Bagian lambangMelambangkan
Bintang (ruang tengah perisai)Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa
RantaiSila 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab
Pohon beringinSila 3, Persatuan Indonesia
Kepala bantengSila 4, Kerakyatan
Padi dan kapasSila 5, Keadilan sosial (kebutuhan pangan dan sandang)
Garis hitam tebal di tengah perisaiGaris khatulistiwa
Jumlah bulu: 17 (tiap sayap), 8 (ekor), 19 (pangkal ekor), 45 (leher)Tanggal kemerdekaan: 17-8-1945

1.4 Makna tiap sila dalam kehidupan

Soal TWK jarang menanyakan bunyi sila. Yang lebih sering ditanyakan adalah perilaku mana yang mencerminkan sila tertentu. Tabel berikut membantu Anda mengenali polanya.

SilaNilai intiContoh perilaku (termasuk di tempat kerja ASN)
1Iman, toleransi, kebebasan beragamaMenghormati rekan yang beribadah; tidak memaksakan keyakinan; melayani warga tanpa membedakan agama.
2Martabat manusia, kesetaraan, keadilanTidak diskriminatif; membela orang yang diperlakukan tidak adil; menolak perundungan di kantor.
3Persatuan, cinta tanah air, mendahulukan kepentingan bangsaBangga memakai produk dalam negeri; mau ditempatkan di daerah mana pun; menolak isu yang memecah belah.
4Musyawarah, menghargai pendapat, keputusan bersamaMengutamakan musyawarah; menerima hasil keputusan dengan lapang dada; tidak memaksakan kehendak.
5Keadilan sosial, gotong royong, tidak serakahMelayani semua warga secara setara; hidup sederhana; tidak memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
JEBAKAN UMUM

Musyawarah adalah sila keempat, bukan ketiga. Gotong royong paling dekat dengan sila kelima, walaupun juga mencerminkan persatuan. Jika ada dua pilihan yang tampak benar, pilih yang paling langsung mencerminkan nilai inti sila tersebut.

1.5 Pancasila sebagai ideologi terbuka

Ideologi terbuka berarti nilai-nilai dasarnya tetap, tetapi cara menerapkannya boleh menyesuaikan perkembangan zaman. Kebalikannya adalah ideologi tertutup, yang ajarannya dianggap mutlak dan dipaksakan oleh negara atau partai tunggal. Konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka biasanya dijelaskan melalui tiga lapis nilai:

Lapis nilaiSifatContoh
Nilai dasarTetap, tidak berubahKelima sila dalam Pembukaan UUD 1945
Nilai instrumentalPenjabaran dalam aturan; bisa diubah sesuai kebutuhanUUD, undang-undang, kebijakan pemerintah
Nilai praksisPenerapan nyata dalam kehidupan sehari-hariKerja bakti, rapat warga, pelayanan publik yang adil

Belajar dari sejarah penafsiran Pancasila

Cara negara memperlakukan Pancasila berubah dari masa ke masa. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui TAP MPR No. II/MPR/1978 dan mewajibkan penataran bagi pegawai serta pelajar. Ramage (1995) menunjukkan bahwa Pancasila pada masa itu sering dipakai untuk menertibkan perbedaan pendapat politik, sekaligus menjadi bahasa bersama untuk menjaga toleransi antaragama. Setelah Reformasi, TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 mencabut ketetapan P4 dan menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara.

Saat ini pembinaan ideologi Pancasila dijalankan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dibentuk melalui Perpres No. 7 Tahun 2018. Pelajaran pentingnya: Pancasila bertahan karena maknanya terus dirawat lewat dialog, bukan karena dipaksakan.

BAHASA SEDERHANANYA

Pancasila seperti resep masakan keluarga. Bahan utamanya tidak boleh diganti, karena tanpa bahan itu masakannya bukan lagi masakan yang sama. Namun, cara memasaknya boleh disesuaikan dengan alat dapur modern. Itulah arti “terbuka”: nilainya tetap, penerapannya berkembang.

Pancasila dibandingkan ideologi besar dunia

AspekLiberalismeKomunismePancasila
Titik beratKebebasan individuKepentingan kolektif atau kelasKeseimbangan individu dan masyarakat
AgamaUrusan pribadiCenderung ditolakDiakui dan dijamin (sila 1)
EkonomiPasar bebasDikuasai negaraKekeluargaan; cabang penting dikuasai negara (Pasal 33)
Pengambilan keputusanSuara terbanyakPartai tunggalMusyawarah untuk mufakat; jika buntu, suara terbanyak
RINGKASAN BAB 1
  • Pancasila memiliki tiga kedudukan: dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup. Ia adalah sumber segala sumber hukum (UU 12/2011 Pasal 2).
  • Urutan pembicara di sidang BPUPKI: Yamin (29 Mei), Soepomo (31 Mei), Soekarno (1 Juni).
  • Piagam Jakarta dirumuskan Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Tujuh kata dihapus pada 18 Agustus 1945 demi persatuan.
  • Lambang: bintang–rantai–beringin–banteng–padi kapas untuk sila 1 sampai 5.
  • Ideologi terbuka: nilai dasar tetap, nilai instrumental dan praksis berkembang.

Latihan Soal Bab 1

1. Dalam rapat penentuan lokasi kegiatan kantor, pendapat Rina berbeda dengan mayoritas peserta. Setelah musyawarah, rapat memutuskan mengikuti usulan mayoritas. Sikap Rina yang paling mencerminkan nilai Pancasila adalah …

A. menyampaikan keberatan kepada atasan setelah rapat selesai
B. menerima keputusan dan ikut melaksanakannya dengan sungguh-sungguh
C. tidak ikut serta dalam kegiatan karena usulannya ditolak
D. meminta rapat diulang dengan peserta yang berbeda
E. menerima keputusan, tetapi menunggu kegiatan itu gagal
Lihat jawaban & pembahasan

Jawaban: B. Sila keempat menekankan musyawarah dan kesediaan menerima hasil keputusan bersama dengan iktikad baik, termasuk ketika keputusan itu tidak sesuai dengan pendapat pribadi.

2. Penghapusan tujuh kata dari rumusan sila pertama Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 paling tepat dimaknai sebagai …

A. kemenangan golongan kebangsaan atas golongan Islam
B. tekanan dari pemerintah pendudukan Jepang
C. kesediaan para pendiri bangsa mendahulukan persatuan seluruh rakyat
D. upaya memisahkan agama dari negara
E. keputusan sepihak Soekarno sebagai ketua PPKI
Lihat jawaban & pembahasan

Jawaban: C. Perubahan itu lahir dari konsultasi Hatta dengan tokoh-tokoh Islam untuk menampung keberatan wakil Indonesia timur. Tujuannya menjaga keutuhan bangsa yang baru akan lahir.

3. UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Konsekuensinya adalah …

A. Pancasila dapat diubah melalui undang-undang
B. setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila
C. Pancasila berada di bawah UUD 1945 dalam hierarki peraturan
D. hakim wajib mengutip Pancasila dalam setiap putusan
E. Pancasila hanya berlaku bagi penyelenggara negara
Lihat jawaban & pembahasan

Jawaban: B. Sebagai sumber segala sumber hukum, Pancasila menjadi tolok ukur bagi semua peraturan. Pancasila tidak dimasukkan ke dalam hierarki peraturan; ia berada di atas dan menjiwai seluruh hierarki itu.

4. Pada lambang Garuda Pancasila, sila “Persatuan Indonesia” dilambangkan dengan …

A. rantai
B. kepala banteng
C. bintang
D. pohon beringin
E. padi dan kapas
Lihat jawaban & pembahasan

Jawaban: D. Pohon beringin, yang akarnya menjalar ke banyak arah, melambangkan tempat berteduh bersama bagi seluruh rakyat.

5. Pancasila disebut ideologi terbuka karena …

A. boleh diganti jika ada ideologi lain yang lebih baik
B. nilai dasarnya tetap, sedangkan penjabarannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman
C. terbuka bagi semua tafsir, termasuk yang bertentangan dengan UUD 1945
D. disusun bersama oleh negara-negara lain
E. tidak memiliki nilai yang mengikat
Lihat jawaban & pembahasan

Jawaban: B. Keterbukaan Pancasila terletak pada nilai instrumental dan praksisnya. Nilai dasarnya tidak berubah.

Rujukan Bab 1

SUMBER AKADEMIK

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Bahar, S., Hudawati, N., & Kusuma, A. B. (Eds.). (1995). Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Elson, R. E. (2009). Another look at the Jakarta Charter controversy of 1945. Indonesia, 88, 105–130.

Kusuma, A. B. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ramage, D. E. (1995). Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance. London: Routledge.

DOKUMEN RESMI

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.